Andai saya menjadi anggota DPD RI

DPD RI merupakan wadah wakil-wakil daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional. DPD RI berfungsi untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah. Berbeda dengan anggota DPR RI yang mewakili 2 kepentingan yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan daerah yang diwakilinya, DPD RI hanya menyuarakan kepentingan daerahnya saja, karena anggota DPD dipilih dari calon-calon perseorangan dari daerah bersangkutan dan dipilih langsung oleh rakyat daerah tersebut.

Sebagai seorang bidan, saya tidak pernah berandai-andai terjun ke dunia politik. Tapi dengan adanya kesempatan kali ini, saya tergelitik untuk sejenak berpikir, seandainya saja saya menjadi anggota DPD RI apa yang bisa saya lakukan untuk daerah saya, Lampung, dan untuk negara saya.

Salah satu hal yang akan saya lakukan yaitu memperjuangkan revisi UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang kurang lebih isinya keluarga inti kepala daerah tidak bisa mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, maupun walikota. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai dinasti politik. Sudah menjadi rahasia umum jika politik dinasti merebak di daerah-daerah, termasuk daerah saya, Lampung. Bahkan Lampung masuk ke dalam salah satu dari 9 kepala daerah terpilih yang masih kerabat dekat dengan kepala daerah sebelumnya, berdasarkan hasil riset Indonesia Corruption Watch. Pemutusan mata rantai dinasti poltik ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan rakyat. Lagipula politik dinasti yang menjamur akan merusak system demokrasi di Indonesia.


SDM di Lampung sebenarnya tidak kalah saing dengan SDM dari kota-kota besar. Banyak sekali putra daerah yang ketika melanjutkan pendidikan tinggi di kota besar memiliki prestasi yang luar biasa di tingkat nasional bahkan internasional. Menurut pengamatan saya ini terjadi karena lingkungan pembelajaran di daerah kurang mendukung. Karena itu hampir sama dengan kebanyakan orang lain, saya akan mengusulkan agar APBN untuk sector pendidikan diperbesar. Dengan anggaran pendidikan yang bertambah, semakin banyak yang bisa kita lakukan, seperti beasiswa bagi yang kurang mampu, beasiswa berprestasi, perbaikan fasilitas, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah urban, menyamaratakan kualitas dan kuantitas guru baik di kota maupun di daerah, agar pendidikan yang bermutu dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti dalam UU no 20/2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.


Saya juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU tentang UKM dan koperasi. Lampung merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera. Ini merupakan salah satu potensi besar yang mendukung berkembangnya UKM dan koperasi. Hasil bumi yang melimpah juga merupakan factor pendukung menjamurnya industi-industri kecil. Meningkatnya UKM tentu akan berdampak positif terhadap kemajuan daerah Lampung khususnya dan Indonesia umumnya. Karena itu pelaksanaan UU tentang UKM dan koperasi yang tepat sangatlah penting.


Saya juga akan mengusulkan UU tentang budaya yang mewajibkan setiap universitas negeri mengadakan jurusan bahasa daerah, karena universitas negeri di Lampung selama beberapa tahun ini menonaktifkan jurusan bahasa daerah. Selain itu juga saya akan mengusulkan UU yang menuntut komitmen dan perhatian pemerintah daerah untuk menampung lulusan jurusan tersebut. Masyarakat lampung yang plural memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, namun rasanya penting sekali melestarikan bahasa Lampung yang hampir punah dengan memperbaiki kualitas para guru bahasa daerah.


Semoga saja beberapa ‘andai-andai’ saya ini bisa tercapai 